PROFIL BADAN PUBLIK
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Halaman ini menyajikan informasi mengenai profil Badan Publik DKP3A Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi kedudukan, domisili dan alamat, ruang lingkup kegiatan, tugas dan fungsi, dasar hukum dan perkembangan kelembagaan, gambaran umum unit kerja, serta informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pimpinan Badan Publik.
01
Kedudukan, Domisili dan Alamat Lengkap
Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pada periode kelembagaan DKP3A melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ALAMAT KANTOR
Jalan Dewi Sartika Nomor 13
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
02
Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan DKP3A Provinsi Kalimantan Timur pada periode kelembagaan DKP3A mencakup penyelenggaraan urusan kependudukan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak serta urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi lebih rinci mengenai program, kegiatan, target, sasaran dan arah kebijakan DKP3A tersedia melalui dokumen perencanaan dan informasi program/kegiatan pada layanan PPID.
03
Maksud, Tujuan, Tugas dan Fungsi
DKP3A Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tugas pemerintahan daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangannya serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sesuai bidang tugasnya.
Informasi lebih lengkap
Uraian mengenai tugas, fungsi, tujuan dan sasaran DKP3A dapat dilihat melalui menu Profil serta dokumen perencanaan yang tersedia pada layanan PPID.
04
Dasar Hukum dan Perkembangan Kelembagaan
Kelembagaan yang kemudian berkembang menjadi Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur mengalami beberapa tahapan penataan organisasi sejalan dengan perkembangan kebijakan pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
SEBELUM 2008
Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
Sebelum terbentuknya perangkat daerah yang secara khusus menangani urusan pemberdayaan perempuan dalam bentuk badan dan kemudian dinas, fungsi sosial dan pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan yang berada dalam struktur Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pada periode tersebut nomenklatur DKP3A belum terbentuk.
2008
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Regulasi ini menjadi bagian dari fase penataan lembaga teknis daerah setelah fungsi pemberdayaan perempuan sebelumnya berada dalam struktur biro pada Sekretariat Daerah.
Buka Dokumen PDF →
2016
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Tahap penting pembentukan DKP3A. Penataan perangkat daerah tahun 2016 menjadi dasar kelembagaan DKP3A dalam struktur perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Buka Dokumen PDF →
2016
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 59 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.
Peraturan Gubernur ini mengatur secara khusus susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja DKP3A setelah pembentukan perangkat daerah melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016.
Buka Dokumen PDF →
2020
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2020
Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Regulasi ini menjadi dasar pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan DKP3A.
Buka Dokumen PDF →
2021
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Peraturan ini memperbarui kerangka pembentukan dan susunan perangkat daerah yang sebelumnya ditetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016.
Buka Dokumen PDF →
2023
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Regulasi ini menjadi pembaruan pengaturan mengenai kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah, termasuk pada periode kelembagaan DKP3A.
Buka Dokumen PDF →
2026
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2026
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
Regulasi ini menjadi dasar perubahan nomenklatur dari DKP3A menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur.
Buka Dokumen PDF →
2026
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2026
Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Regulasi ini memperbarui dasar pembentukan dan susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak agar sesuai dengan kelembagaan DP3A.
Buka Dokumen PDF →
Ringkasan Perkembangan Kelembagaan
Sebelum 2008 – fungsi sosial dan pemberdayaan perempuan berada dalam struktur Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah.
2008 – penataan lembaga teknis daerah dilakukan melalui Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008.
2016 – restrukturisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016 menjadi titik penting pembentukan DKP3A dan selanjutnya diatur secara khusus melalui Pergub Nomor 59 Tahun 2016.
2020 – UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk melalui Pergub Nomor 37 Tahun 2020.
2021–2023 – dilakukan pembaruan susunan perangkat daerah dan pengaturan kedudukan, organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 43 Tahun 2023.
2026 – nomenklatur DKP3A berubah menjadi DP3A melalui Pergub Nomor 9 Tahun 2026, kemudian pembentukan dan susunan organisasi UPTD PPA diperbarui melalui Pergub Nomor 15 Tahun 2026.
Sumber Dokumen: PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur – Informasi Setiap Saat, kategori Peraturan / Keputusan / Kebijakan.
06
Struktur Organisasi dan Profil Pejabat
Dokumentasi struktur organisasi berikut disajikan berdasarkan urutan terbaru, dimulai dari DP3A Tahun 2026, kemudian DP3A Tahun 2025, hingga DKP3A Tahun 2025. Setiap bagan memuat foto, nama dan jabatan pejabat sehingga dapat digunakan sebagai informasi struktur organisasi sekaligus profil singkat pejabat struktural.
SOTK DP3A Tahun 2026
Struktur organisasi DP3A terkini.
SOTK DP3A Tahun 2025
Struktur organisasi setelah penyesuaian kelembagaan menjadi DP3A.
SOTK DKP3A Tahun 2025
Struktur organisasi pada periode kelembagaan DKP3A.
Profil Kepala Dinas
Profil pimpinan Badan Publik dapat dilihat pada halaman resmi Kepala Dinas. Bagan SOTK di atas melengkapi informasi dengan foto, nama dan jabatan pejabat struktural lainnya.
Lihat Profil Kepala Dinas →
