Bandung --- Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) melakukan Sharing Session dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat terkait Persiapan Pembentukan Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) di Provinsi Kaltim, berlangsung di Ruang Rapat DP3AB Jabar, Kamis (4/10/2024).

Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan, pada tahun 2023 kasus kekerasan di Kaltim sebanyak 1108 kasus. Sementara per 31 Agustus 2024 kasus kekerasan di Kaltim telah mencapai 633 kasus. Kasus kekerasan paling banyak terjadi di Rumah Tangga yaitu 427 kasus dan korban kekerasan terbanyak adalah perempuan di usia anak dan dewasa.


"Sehingga Pemprov Kaltim melalui DKP3A Kaltim akan mereplikasi Motekar di Kaltim untuk memangkas kerentanan keluarga di Kaltim," ujar Soraya.

Soraya melanjutkan, program ini akan melibatkan tenaga dari masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemauan, kemampuan, dan keterampilan. 

Pemprov Kaltim juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang salah satunya mengamanatkan program Motekar di tingkat desa atau kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan ketahanan keluarga.

Sementara Kepala DP3AKB Jabar Siska Gerfianti menyambut baik langkah yang diinisiasi DKP3A Kaltim sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia yang salah satunya adalah ketahanan keluarga.

"Program Motekar bertujuan untuk mendampingi keluarga melalui dukungan pengurangan kekerasan dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah legalitas dan lain-lain. Prioritas utamanya adalah memberikan bimbingan kepada masyarakat," ujar Siska.

Kegiatan ini juga di rangkai dengan kunjungan lapangan ke pusat pembinaan Motekar di Kabupaten Sumedang. (dkp3a/kaltim/rdg)