Pemprov Kaltim Dorong IWAPI Terus Menjadi Motor Penggerak Lahirnya Perempuan-Perempuan Pengusaha Yang Melek Digital

Balikpapan --- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaruh perhatian besar pada pemberdayaan UMKM, ekonomi kerakyatan, koperasi, dan wirausaha sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kalimantan Timur yang inklusif dan berkelanjutan.

Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, M.Si (Harum) melalui Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi kaltim Anik Nurul Aini mengatakan perempuan memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Banyak UMKM yang tumbuh dan bertahan justru digerakkan oleh perempuan.

“Oleh karena itu, memperkuat ekonomi perempuan berarti memperkuat fondasi ekonomi keluarga, ekonomi daerah, dan ekonomi nasional,” ujar Nurul pada HUT Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Ke-51 berlangsung di Hotel Blue Sky Balikpapan, Selasa (10/2/2026).

Nurul melanjutkan, dengan mengusung tema Memperkuat Fondasi Transformasi Digital Ekonomi Perempuan melalui Sinergi Lintas Sektor 2025, sangat relevan dengan tantangan dan peluang saat ini.

Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dunia usaha bergerak cepat, pasar semakin terbuka, dan teknologi menjadi penentu daya saing.

“Dalam konteks ini, perempuan pengusaha dituntut untuk tidak hanya adaptif, tetapi juga inovatif dan kolaboratif,” imbuhnya.
Namun, transformasi digital harus dimaknai secara utuh. Tidak hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup peningkatan literasi digital, akses permodalan, penguatan kapasitas SDM, perluasan jejaring pasar, serta perlindungan terhadap pelaku usaha, khususnya perempuan.

Di sinilah pentingnya sinergi lintas sektor. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi antara dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, komunitas digital, dan organisasi seperti IWAPI, agar transformasi digital benar-benar memberikan manfaat nyata dan merata.

“Kami mendorong IWAPI Kalimantan Timur untuk terus menjadi motor penggerak lahirnya perempuan-perempuan pengusaha yang melek digital, berdaya saing, dan mampu naik kelas, dari usaha mikro menuju kecil, dari kecil menuju menengah, bahkan menembus pasar nasional dan global,” seru Nurul.
.
Hal ini juga sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Timur “Sukses Menuju Generasi Emas”, penguatan peran perempuan dalam ekonomi menjadi pilar penting. Generasi emas tidak akan terwujud tanpa perempuan yang mandiri secara ekonomi, berdaya secara sosial, dan berperan aktif dalam Pembangunan.
.
“Ke depan, kami berharap IWAPI dapat semakin memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya dalam pengembangan UMKM berbasis digital, penguatan koperasi perempuan, serta pemberdayaan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan,” tutup Nurul. (dp3akaltim/rdg)

#dp3akaltim #pemprovkaltim #iwapikaltim #hutiwapi51tahun

Sahabat Perempuan dan Anak

Akhir-akhir ini istilah child grooming kembali menjadi sorotan karena maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang bermula dari perhatian palsu. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa sikap ramah, empati berlebihan, dan pemberian hadiah bisa menjadi pintu masuk pelaku untuk memanipulasi korban.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2025 tercatat 2.063 anak menjadi korban kekerasan. Data ini menunjukkan bahwa anak masih menjadi kelompok rentan, terutama di era digital.

Yuk, lindungi anak-anak di sekitar kita.

#dp3akaltim #pemprovkaltim #IndonesiaBaik #Infografik #ChildGrooming #PelindunganAnak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya memperkuat kualitas layanan publik, sekaligus memastikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dilakukan secara partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat, sebagaimana diamanatkan Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017.

Kepala DP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan DP3A Kaltim mencakup 5 bidang dan 1 UPTD PPA. UPTD PPA inilah yang memiliki standar pelayanan yang paling banyak karena merupakan unit layanan bagi korban kekerasan yang mencakup pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pendampingan korban, mediasi, pelayanan rumah perlindungan, layanan kesehatan, layanan psikologi, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, reintergrasi sosial, pendampingan hukum, pelayanan penyandang disabilitas, mengkoordinasikan dan bekerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya dan pelayanan pemberdayaan ekonomi.

Menurutnya pelayanan publik, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak, berada pada titik krusial mengingat tingginya kasus kekerasan yang terjadi. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfonin PPA) per tanggal 31 Agustus 2025, tercatat 916 kasus kekerasan.

“Sementara per tanggal 30 September 2025 sebanyak 1020 kasus dan 1091 korban kekerasan. Melihat kenaikan kasus kekerasan ini, bisa saja pada Desember 2025 mendatang kasus kekerasan dapat mencapai 1300 kasus,” terang Soraya.

Meski ini merupakan kabar yang tidak menggembirakan namun di sisi lain tingginya kasus yang dilaporkan ini merupakan tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami atau yang terjadi di lingkungannya.

Soraya juga membagikan sebuah kisah yang menggugah, tentang seorang anak perempuan berusia lima tahun yang menjadi korban kekerasan seksual, namun berhasil pulih berkat respons cepat dan pendampingan terpadu antara DP3A, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA), dan lembaga pendukung lainnya.

Ia menegaskan bahwa kisah seperti ini menunjukkan bahwa layanan publik bukan sekadar dokumen atau prosedur, tetapi tentang bagaimana sebuah intervensi tepat dapat mengubah harapan hidup seorang anak.

Dengan terselenggaranya FKP Tahun 2025 ini, Soraya menegaskan komitmennya untuk membangun layanan publik yang ramah perempuan, peduli anak, inklusif, responsif gender, dan berkeadilan.

Kegiatan ini dirangkai juga dengan penyusunan dan penandatanganan Berita Acara FKP sebagai bentuk komitmen bersama untuk melakukan perbaikan layanan publik. Dokumen tersebut akan menjadi dasar tindak lanjut DP3A Kaltim dalam menyempurnakan standar pelayanan dan melaporkan hasil FKP kepada Kementerian PANRB, sesuai ketentuan regulasi.

FKP ini dihadiri oleh beragam unsur diantaranya, perangkat daerah Provinsi Kaltim, perangkat daerah pengampu urusan PPPA se Kaltim, instansi vertikal, UPTD PPA se Kaltim, akademisi, perguruan tinggi, lembaga pemerhati perempuan dan anak, organisasi masyarakat yang menjadi mitra DP3A, dan Forum Anak Kaltim.