Samarinda --- Sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, sehat, dan inklusif, serta mendukung hak-hak anak dalam pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kaltim menggelar Sosialisasi Pemenuhan Hak Anak menuju Sekolah Ramah Anak berlangsung di Hotel Puri Senyiur, Kamis (20/8/2025).

Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita mengatakan anak-anak berhak menyuarakan kebutuhan mereka, yang wajib dipenuhi oleh orang tua, pemerintah, maupun masyarakat sekitar, tidak hanya agar orang tua dapat memenuhi kewajiban mereka, tetapi juga agar anak-anak memahami hak-hak yang mereka miliki.

"Melalui suara anak, kita dapat mengetahui apa yang menjadi hak mereka yang belum terpenuhi," ujar Soraya.

Soraya melanjutkan, di Kota Samarinda telah ada beberapa sekolah rintisan atau menuju Sekolah Ramah Anak, seperti SD Negeri 008 dan SMK Negeri 3 Samarinda. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan bisa menjadi contoh nyata atau best practice bagi sekolah lain dalam mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak.

Sementara sekolah yang memperoleh penghargaan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) Terstandardisasi dari Kementerian PPPA RI yaitu SD Kemala Bhayangkari Kota Balikpapan (SRA Rujukan Nasional 2023), SLBN Balikpapan (Tahun 2023) dan TK Pembina Gunung Tabur (SRA Rujukan Nasional 2024)

ia menekankan, mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak bukanlah hanya tugas guru, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen sekolah, keluarga, dan masyarakat.

"Dengan kerja sama yang solid, kita dapat memastikan anak-anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, sehat, dan bahagia" imbuh Soraya.

Upaya perlindungan anak yang berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan langkah strategis menuju Indonesia Layak Anak dan Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.

"Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah nyata. Karena melindungi hak anak berarti melindungi hak bangsa, sebagai cerminan moral, budaya, dan masa depan negeri ini," pungkasnya.

Kegiatan diikuti tenaga kependidikan dan siswa/siswi, Forum Anak serta mengahadirkan narsum dari Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PHA, Wilayah II Kementerian PP dan PA RI, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KLS II Tenggarong dan Psikolog. (dp3a/rdg)