Samarinda --- Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas'ud (Harum) diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (31/7/2025).

Pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk adalah kunci penting menuju Indonesia Emas 2045. Terlebih lagi, Kalimantan Timur kini berada dalam posisi strategis sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara.

"Oleh karena itu, kami tidak ingin hanya jadi penonton. Kita harus siap menjadi aktor utama yang mengisi ruang-ruang pembangunan dengan SDM yang unggul dan berkualitas," ujarnya.

Soraya mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana.

"Di sinilah Program Bangga Kencana memainkan peran sentral. Kita dihadapkan pada peluang bonus demografi yang sangat besar. Tapi, peluang itu hanya akan berdampak bila kita menyiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif. Sebaliknya, jika kita abai, maka risiko sosial dan ekonomi akan membayangi masa depan," katanya.

Salah satu indikator penting dari kualitas SDM adalah stunting. Saat ini prevalensi stunting di Kalimantan Timur telah menurun menjadi 22,3%. Tapi pekerjaan rumah Kaltim belum selesai. Stunting bukan hanya soal ukuran tubuh anak, tapi juga potret masa depan. Maka penanganannya harus holistik dan melibatkan banyak pihak dari calon pengantin, ibu hamil, hingga keluarga muda.

Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penanganan stunting, sehingga pihaknya telah menetapkan beberapa agenda prioritas dan rencana aksi di tahun ini.
.
Sejumlah agenda tersebut seperti mempertajam dan memperluas intervensi penurunan stunting. Dalam hal ini, pemda memastikan program berjalan secara konvergen dan terintegrasi. Kegiatan ini melibatkan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, bahkan hingga melibatkan aparat di tingkat desa dan kelurahan. Terkait hal ini, pihaknya mengacu pada data by name by address untuk memastikan bantuan dan pendampingan tepat sasaran. Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB menjadi garda terdepan dalam penyaluran bantuan tersebut.
.
Aksi lain yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, yakni pelayanan KB tidak lagi dimaknai sebagai upaya membatasi jumlah anak semata.
.
"Penekanannya adalah edukasi ke masyarakat bahwa KB adalah cara merencanakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas, sehingga harus dipastikan akses terhadap alat kontrasepsi modern menjadi mudah dijangkau, terutama bagi keluarga di wilayah pedalaman, termasuk meningkatkan kualitas konseling bagi calon pengantin dan pasangan usia subur," katanya.