Balikpapan --- Mengenakan setelan putih-hitam, Gubernur Kaltim H Isran Noor membuka rapat koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Timur di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Rabu (5/2/2020). Rakor bertema Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah dan sharing session diikuti 300 peserta. Isran mengatakan Pemprov Kaltim telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali dari BPK RI. Semua prestasi diraih berkat kinerja dan produktivitas serta profesionalitas aparatur yang tinggi dalam pengelolaan pemerintahan. "Harapannya prestasi itu terus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah," tutur Isran. Kepala BPKAD Kaltim Sa'aduddin menyebut rakor ini merupakan upaya peningkatan percepatan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Provinsi Kaltim. Sehingga diperlukan sinergitas dalam membangun komitmen bersama dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib, transparan dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. "Laporan yang berkualitas dapat menggambarkan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik," ujar Sa'aduddin. Hadir dalam acara tersebut Asisten Administrasi Umum Fathul Halim, Kepala BPKAD dan Inspektorat Kota Prabumulih Sumatera Selatan, Kepala BPKAD, Inspektur, Sekretaris Badan Kabupaten dan Kota se-Kaltim.